Pelantikan yang Cairkan Ketegangan

FS Swantoro

KOMUNIKASI politik antar tokoh dan elite seperti terlihat belakangan ini menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia. Ketegangan antar elite politik yang bersaing dalam Pilpres 2014 hingga membelah bangsa ini, telah mencair. Karena itu, pelantikanJokowi-Jusuf Kalla, sebagai presiden wakil presiden dalam Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2014, sungguh spektakuler.

Antusiasme masyarakat dalam acara ”Syukuran Rakyat” untuk mengantar Jokowi-JK menuju Istana, sangat tinggi. Mereka datang dari berbagai tempat dan kalangan, tidak hanya menyumbang ide dan tenaga tapi juga makanan. Sukarelawan Jokowi Presiden Wong Cilik juga menyumbang konsumsi gratis untuk 500 ribu orang dalam acara dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monas.

Tak ketinggalan pertunjukan ”Salam Tiga Jari” yang menampilkan Band Slank, Gigi, Nidji, Oppie Andarista, dan Arkarna dari luar. Antusiasme tinggi masyarakat dalam puncak pesta demokrasi tersebut tidak pernah terjadi sejak Soeharto diangkat sebagai presiden dalam Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1966.

Inaugurasi presiden baru itu pun prestisius karena dihadiri Menlu AS John Kerry, utusan Presiden Barack Obama serta perwakilan negara sahabat hadir sebagai kepala pemerintahan seperti PM Australia Tony Abbott, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, PM Papua Nugini Peter O’Neill, PM Malaysia Najib Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, mantan PM Jepang Yasuo Fukuda, dan Menlu Filipina Albert del Rosario.

Yang lebih membesarkan hati, kekhawatiran akan krisis politik akibat kebekuan komunikasi antar dua kubu koalisi setelah Pilpres 9 Juli, ternyata tidak terbukti. Optimisme baru bahkan muncul setelah kembali terajut komunikasi antartokoh pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-JK. Sungguh spektakuler proses suksesi kepemimpinan nasional 2014.

Presiden Jokowi dalam pesannya antara lain ingin mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia akan terus mengampanyekan ajaran Tri Sakti Bung Karno itu mengingat kondisi bangsa sedang buruk.

Secara khusus Jokowi mengucapkan terima kasih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ucapan Jokowi disambut tepuk tangan hadirin. Prabowo yang duduk di bangku khusus pun langsung berdiri dan memberi hormat kepada Jokowi. Balasan serupa ditunjukkan Hatta, yang langsung berdiri sembari membungkukkan badan.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta semua elemen untuk komit bekerja keras. Kini saatnya menyatukan hati dan tangan menapaki ujian sejarah berikutnya di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ia yakin semua bisa terwujud bila dipikul bersama melalui persatuan dan gotong royong. Indonesia tidak akan pernah besar bila terbelah dan tidak bekerja keras. Karena itu, pemerintahannya bertekad agar seluruh rakyat merasakan kehadiran pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari dan mereka dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat bekerja keras, bahu-membahu sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa. Tanpa semangat gotong royong, bangsa ini akan kehilangan roh.

Bagi Presiden Jokowi, 5 tahun ke depan merupakan pertaruhan sebagai bangsa merdeka. Dia menegaskan, jabatan presiden bukan tamansari yang indah dan harus dinikmati melainkan kerja, kerja, dan kerja yang utama. Dengan kerja keras dan bergotong royong maka masyarakat akan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Warisan SBY

Pesan awal Jokowi diakhiri dengan mengutip pidato Bung Karno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, kuat, dan makmur, kita harus memiliki jiwa cakrawati samudra, jiwa pelaut pemberani untuk mengarungi gelombang ganas.

Karena itu, Jokowi berkomitmen membentuk kabinet kerja dan ahli, berlandaskan koalisi partai tanpa syarat. Andai pilihannya tak seperti harapan publik, akan ada resistensi ke depan. Profil kabinet memang penting karena begitu memimpin, JokowiJK akan dihadapkan persoalan warisan pemerintahan SBY. Di bidang ekonomi terkait defisit perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran dan fiskal.

Pemerintahan Jokowi-JK juga perlu menghapus subsidi BBM dan listrik. Dana itu harus dialihkan untuk membangun sarana pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, serta infrastruktur pertanian yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak kalah penting memperbaiki iklim investasi supaya banyak modal asing masuk. Masuknya modal asing sangat diperlukan guna membantu menutup defisit transaksi berjalan, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor manufaktur.

Pemerintahan Jokowi-JK juga harus berani memaksa dunia usaha membawa devisa hasil ekspornya ke Indonesia dan melunasi kewajiban pajaknya sesuai undang-undang. Hanya dengan cara itu pemerintahan baru dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga supaya lebih sejahtera.

Selamat bekerja Pak Jokowi dan Pak JK, semoga sukses. (10)

— FS Swantoro, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta

Sumber : epaper SM edisi SELASA, 21 OKTOBER 2014