Zaman Baru, Pahlawan Baru

Oleh Dhoni Zustiyantoro dan Muhammad Syukron

MOMEN 10 November begitu kental dengan sebutan Hari Pahlawan. Hari ketika 70 tahun silam ribuan arek Surabaya bersatu menumpas kolonialisme. Namun, itu semua adalah masa ketika Indonesia dalam keadaan terjajah. Kini, pada zaman baru, muncul lawan bersama baru, dan pahlawan baru. Pahlawan dan musuh bersama itu masing-masing mewujud dalam berbagai bidang.

Pahlawan merupakan sebutan untuk pejuang yang dengan gagah berani dan rela berkorban membela kebenaran. Orang-orang yang berjuang memerdekakan bangsa dari kolonialisme pada masa itu adalah orang yang memiliki kesadaran bahwa untuk bisa bahagia, sebuah bangsa harus merdeka.

Antropolog dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Prof Dr Mudjahirin Thohir, menyatakan pada masa sebelum kemerdekaan, pahlawan identik dengan konsekuensi nyawa yang harus dibayar.

Pada masa setelah itu, konsepsi ”musuh bersama” telah beralih wujud menjadi banyak hal. Berbagai masalah yang ditemui setiap hari, mulai pada tataran elite politik berupa korupsi, perilaku tak etis, hingga berbagai bentuk penyelewengan. Selain itu, musuh bersama mewujud dalam berbagai permasalahan masyarakat dan kurang terpenuhinya hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari.

”Musuh bersama tidak sekadar dari luar, semisal negara yang ingin menguasai secara ekonomi, tetapi berbagai hal yang tida sepaham dengan komitmen yang dibangun,” kata Mudjahirin. Untuk itu, usaha sadar secara bersama untuk melawan musuh itu.

Sementara itu, taman makam pahlawan kini semakin identik dengan tempat pemakaman kaum militer. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 1964 menyebutkan, pahlawan adalah warga negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa penjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa. Regulasi terkait siapa yang berhak dimakamkan menjadi kabur dan terkesan tempat tersebut hanya untuk kalangan militer saja. ”Memang sudah terjadi overlapping,” kata Mudjahirin.

Meneladani

Tak sekadar mengenang, pemikiran dan aksi para pahlawan pun diharapkan memberi inspirasi tersendiri bagi generasi setelah mereka. Ladang perjuangan saat ini pun tidak harus mengangkat senjata pada era mengisi kemerdekaan. Semua orang dari beragam profesi bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan, bagi masyarakat, serta bagi bangsa dan negaranya.

Budayawan Djawahir Muhammad mengatakan, sekarang pahlawan tidak harus berperang mengangkat senjata dalam makna sebenarnya.

”Antara kepahlawanan dan kepemimpinan, semestinya ‘nyambung’dan terefleksikan dalam sifat dan sikap mulia yang bisa menjadi teladan. Karena itu, siapa pun bisa menjadi pahlawan. Bahkan dalam tingkat terkecil, pahlawan keluarga. Ayah menjadi pahlawan bagi anak istrinya, guru jadi pahlawan yang mencerdaskan anak bangsa,” tuturnya.

Persoalannya, kata Djawahir, tidak semua orang menyadari potensi yang dimiliki untuk menjadi pahlawan sesuai bidangnya masingmasing, termasuk mereka yang duduk sebagai wakil rakyat.

Sosiolog dari Undip, Yetty Rochwulaningsih, mengatakan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November diharapkan tidak sebatas formalitas, tapi nilainilainya perlu diresapi.

”Semangat kerelaan berkorban dan perjuangan tanpa menyerah untuk membela bangsa yang saya kira saat ini harus diimplementasikan. Banyak politikus dan pejabat masuk penjara hanya karena ingin meraup uang sebanyakbanyaknya. Paradigma itu harus diubah untuk ikut membangun bangsa ini. Orientasi yang harus dibangun adalah rela berkorban dan semangat berjuang, bukan minta imbalan materi,” ujarnya.

Jadi Ideologi

Kritik disampaikan pekerja sosial, pengamat politik, dan aktivis LSM Paulus Mujiran. Pada momen memperingati Hari Pahlawan atau kemerdekaan semua orang nyaris melakukan kegiatan yang seragam. Celakanya, kegiatan itu terus berulang dari tahun ke tahun.

”Peringatan Hari Pahlawan kian hambar maknanya dan tidak memiliki daya gugah yang membangkitkan nasionalisme kebangsaan. Keriuhrendahan hanya di permukaan, sementara nilai nasionalisme kejuangan para pahlawan hilang tak membekas. Tentu ini menjadi persoalan yang amat serius karena di tengah konstelasi politik kebangsaan yang diwarnai dengan aneka peristiwa memilukan, seperti kemarakan kasus korupsi, kekerasan, dan kemerosotan moral bangsa nilai-nilai kebangsaan justru semakin memudar,” paparnya.

Sentimen pembelaan kepada bangsa dan negara pun kian tidak menjadi ideologi penting segenap komponen anak-anak bangsa. Dengan nasionalisme, seharusnya masyarakat memiliki keyakinan dan harga diri terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai kejuangan para pahlawan berupa nasionalisme dan patriotisme menjadi senjata yang ampuh melawan berbagai macam persoalan kebangsaan yang kini dihadapi.

Kemerdekaan yang diproklamasikan para pendiri bangsa ini sebenarnya bukan dalam arti seluas-luasnya untuk kepentingan sendiri, melainkan berani berkorban dan menderita untuk kesejahteraan orang lain. Kemerdekaan yang berwajah ugahari, berani menderita dan menahan diri untuk kepentingan yang lebih luas adalah ciri khas semangat kejuangan para pahlawan.

Perayaan kemerdekaan dan Hari Pahlawan hanya dirasakan dalam konteks individual. Konsepsi kemerdekaan disederhanakan sekadar ekspresionisme sehingga lebih mementingkan peran individual. ”Kita menjadi sangat bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan praktik korupsi, suapmenyuap, penimbunan dana rakyat. Selain itu, di dataran elite politik banyak kasus besar yang tidak terungkap dengan lugas. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar seperti apakah makna kemerdekaan ketika merdeka hanya milik sekelompok orang,” tandasnya.

Penanggung Jawab :Triyanto Triwikromo, Agus Fathuddin Yusuf

Sumber : Epaper SM edisi Selasa, 10 November 2015 Hal 6

Pahlawan

Oleh Mudjahirin Thohir

ADAratusan bahkan ribuan orang tergerak mata hatinya untuk memahami dan menyikapi ketidakadilan yang berlangsung dan diberlangsungkan oleh kaum kolonial. Mereka, penjajah itu, jumawa lantaran punya senjata adiguna. Namun kejumawaan itu mereka pakai untuk menistakan hak hidup warga bangsa lain sambil mengeruk sumber daya alamnya. Mereka memaksa dan melakukan sistem kerja paksa pada anak negeri yang terjajah.

Pemahaman dan penyikapan sejumlah orang itu dilanjutkan dengan tindakan: mengusir sekalipun hanya bersenjata batu kerikil dan bambu runcing. Untuk meneguhkan iman dan semangat berjuang, mereka mengategorikan kaum penjajah sebagai kaum kafir. Mengusir penjajah yang dikategorikan sebagai orang-orang kafir, menurut konstruksi agama, menjadi wajib hukumnya. Fardlu ’ain menurut bahasa santri. Apa dasar hujjah(nalar)-nya? Di antaranya, hubbul wathon minal iman.

Mencintai Ibu Pertiwi bagian dari keimanan kepada Tuhan. Jadi semboyan isy kariman au mut syahidan(hidup mulia atau gugur sebagai syuhada) pun tergelorakan. Tak ada lagi kata menyerah, apalagi kalah. Persenjataan berupa dan serupa batu kerikil dan bambu runcing disertai doa menjadi kekuatan luar biasa. Tidak ada ketakutan sedikit pun, karena andaikan gugur, tidak ada balasan setimpal kecuali tinggal di sisi Tuhan dalam surga-Nya.

Itulah heroisme yang menjadi cikal bakal sikap nasionalisme. Berjuang dimotivasi oleh nilai substansial keagamaan. Berjuang demi rasa harga diri untuk membela Ibu Pertiwi, kendati harus menebus dengan nyawa. Jika nyawa mereka pertaruhkan, tentu mereka sudah tidak butuh penghargaan atau penghargaan terhadap jasa karena sudah disebut sebagai orang-orang berjasa.

Kalau kita menyebut mereka pahlawan, sepenuhnya adalah kepentingan kita untuk menghormati jasa mereka. Mereka layak mendapat penghormatan karena telah lebih dahulu berjuang untuk kehormatan bangsanya. Kemerdekaan. Itulah berkah tiada tara bagi anak-cucu di kemudian hari.

Karena itu, penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukan semata-mata berupa tanda jasa yang disematkan saat upacara. Namun justru bagaimana kita meneruskan nilai-nilai substansialnya: nasionalisme. Itulah azimat sekaligus maklumat bagi para ahli waris. Pertanyaannya kemudian, apakah kita mengaku sebagai anak-cucu dan ahli waris para pahlawan atau justru anak-cucu atau ahli waris para pengkhianat bangsa. Itulah pertanyaan yang perlu dijawab dengan kejujuran. Bukan kepura-puraan.

***

NAMUN apa yang terjadi dewasa ini? Banyak pihak mendengungkan jiwa-jiwa kepahlawanan, tetapi pandangan, sikap, dan tindakan mereka berbalut dan dibaluti hanya oleh nilai-nilai instrumental bercorak kebendaan.

Mereka bekerja dan mau mengerjakan demi uang. Wani pira atau aku entuk pira, dengan tanpa malu diajukan di depan. Orangorang yang berwatak demikian, lebih sibuk menyiasati isian kuitansi agar tidak dikenai sangsi daripada berpikir soal kemanfaatan di balik pekerjaan yang dijalankan.

Nilai-nilai instrumental seperti itu telah menggejala di banyak kalangan. Di kalangan perkantoran, misalnya, masih ada pejabat yang hanya berorientasi pada sisi regulasi dan administrasi daripada kontribusi. Apa yang direncanakan dan dikerjakan tahun ini cukup copy pastetahun lalu dengan sedikit perubahan redaksional. Jika dikritik, mereka menjawab balik, "Jangan sok jadi pahlawan." Orangorang sedemikian itu memang sama sekali bukan pahlawan dan jauh dari sosok kepahlawanan.

Di kalangan tokoh masyarakat masih ada yang mengambil manfaat dari keawaman umat. Agama pun lantas dijadikan semacam pigura. Dipasang di dinding untuk diamati, tidak untuk dijalani. Kecenderungannya lebih memilih melahirkan seribu "prajurit" daripada melahirkan seorang calon perwira. Prajurit yang taat dan patuh kepada apa yang dikatakan, kendatipun berlawanan dengan dalil yang dikumandangkan dengan lantang.

Ketika sedang melatih kader, misalnya, menyaringkan ungkapan, "Idza wusidal amru bighoiri ahliha, fantadziril sa'ah." Namun ketika yang bersangkutan berhajatan, nasib dalil itu seperti getar iklan: nyaris tak terdengar. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Hari Pahlawan? Yang penting kita lakukan adalah melepaskan helm di kepala, biar orang lain melihat wajah kita yang sebenarnya: kita sedang berbuat apa dengan cara dan motivasi apa. Yang penting kita lakukan adalah melepaskan topeng karena tidak sedang bermain sandiwara. Itulah bekal awal jika kita ingin berbincang memperbaiki negeri ini ke depan.

Sumber : Epaper SM edisi Minggu, 8 November 2015 Hal 6

Meletakkan Dasar Pluralisme

A Adib

ADALAH Khalifah Umar bin Khattab yang menyampaikan gagasan dan keputusan mengenai perhitungan tahun Islam, dengan dasar peristiwa hijrah Rasulullah saw. Ketika dideklarasikan, tahun Islam telah berusia 17 tahun, jatuh pada 8 Rabiul Awal, bertepatan dengan 639 Masehi. Keputusan itu mempunyai alasan dan pandangan visioner. Hijrah adalah bentuk perjuangan multidimensional yang bersejarah, berwawasan jauh ke depan untuk kemajuan Islam.

Hijrah adalah tonggak sejarah yang perlu diabadikan generasi berikutnya dalam bentuk perjuangan, sejalan dengan nilai hijrah. Usulan Khalifah Umar memiliki alasan kuat dari berbagai sudut pandang sehingga diterima. Pertama; dari sisi akidah, hijrah adalah perjuangan progresif dan heroik dengan pengorbanan total; jihad melawan kekufuran dan usaha pemurtadan dari kaum jahiliah musyri Quraisy.

Dari kajian ekonomi, hijrah adalah bentuk perjuangan melawan hegemoni yang tidak adil (kapitalis), sekaligus mencari solusi atas embargo ekonomi yang kejam yang dilancarkan kaum jahiliah musyrik Quraisy terhadap kaum muslimin. Melalui hijrah, terbangunlah tatanan ekonomi yang adil dan berkecukupan. Dari kajian sosial budaya, hijrah adalah bentuk perjuangan memberantas penyakit sosial jahiliah, seperti judi, miras, pelecehan terhadap perempuan, dan keretakan hubungan persaudaraan. Juga perjuangan membela kaum duafa dan fakir miskin akibat tekanan dan pengasingan secara terus-menerus dari kaum jahiliah Dengan hijrah, terwujudlah rehabilitasi sosial.

Dari sudut kesetaraan gender, hijrah adalah bentuk perjuangan mengangkat tinggi martabat perempuan dari kebiasaan kafir Quraisy, seperti membunuh anak perempuan mereka. Orang-orang jahiliah merasa malu memiliki anak perempuan, dan tidak segan-segan membunuh serta mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir.

Dari dimensi politik dan hukum, hijrah adalah bentuk perjuangan membebaskan diri dari cengkeraman politik jahiliah yang melanggar HAM. Hijrah telah mewujudkan tatanan masyarakat yang menghargai persamaan hak, menjamin kebebasan dan kemajemukan, menegakkan kebenaran, keadilan, dan tatanan demokratis.

Beberapa tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dan menetap di Madinah, kota ini masih sebagai komunitas dengan penduduk muslim, musyrik, dan Yahudi. Kamum muslimin terdiri atas muhajirin (pendatang dari Makkah) dan anshar (penduduk asli terdiri atas suku Aus dan Kharraj), dan saat itu belum bisa disebut negara.

Muhammad menjadi pemimpin komunitas Madinah. Untuk menciptakan tata pergaulan masyarakat yang damai, Beliau membuat kesepakatan dengan beragam penduduk kota itu, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Substansi dari piagam itu adalah kesepakatan tentang pluralisme.

Tiap warga wajib menjaga stabilitas keamanan Madinah, dan semua punya hak sama dalam mendapat keadilan, termasuk hak memeluk agama, dan menjalankan ibadah. Sebagai pemimpin komunitas Madinah, Rasulullah memberi contoh pelaksanaan piagam itu. Misal ketika iring-iringan jenazah orang Yahudi lewat, Beliau mengajak para sahabat untuk berdiri sebagai tanda penghormatan.

Era Kebangkitan

Ketika Nabi saw menerima kunjungan dari tokoh Kristen Bani Najran, Allah memerintahkan untuk berdialog mencari kebenaran. Dalam kisah lain, petinggi Kristen dari Bani Najran itu ikut membela Nabi ketika diserang kafir Makkah pasca kesepakatan Piagam Madinah. Ketika pemuka Nasrani itu gugur dalam perang, seluruh hartanya diwariskan kepada Rasulullah.

Tahun baru Hijriah diyakini banyak pemikir Islam sebagai era kebangkitan Islam, bahkan jadi titik balik kemenangan perjuangan Rasulullah saw dan para sahabat. Tiap tahun umat Islam memperingati tahun baru Islam, termasuk Tahun Baru 1436 Hijriah, yang jatuh pada Sabtu, 25 Oktober 2014.

Sudahkah secara substansial ada pencerahan di tubuh umat? Sudahkah semangat energizing berhasil kita serap dari momentum yang jadi titik balik kemenangan tersebut? Hingga kini masih banyak permasalahan umat yang belum tuntas, termasuk masalah perdamaian dan persatuan umat. Disintegrasi dan berbagai bentuk kekacauan di negeri-negeri orang muslim, khususnya sejak era Arab Spring dari Tunisia hingga fenomena Islamic State (IS), yang memperlihatkan jauhnya praktik Islam rahmatan lil alamin.

Aksi kekerasan dengan dalih dan atas nama agama masih sering dipertontonkan oleh sekelompok pemeluk Islam. Berangkat dari pesan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar bermasyarakat, memerangi kejahiliahan (kebodohan) dengan menekankan pendidikan, membangun kesetaraan dalam keadilan, serta menegakkan HAM.

Menengok peristiwa 1.436 tahun lalu, yang dicontohkan melalui hijrah Nabi saw, tidak ada alasan memandang Islam dalam wajah kekerasan, termasuk mengeksploitasi kekerasan atas nama Islam. Rasulullah telah memberi contoh sebagai peletak dasar agama dengan kasih sayang bagi semua manusia.

— A Adib, wartawan Suara Merdeka

Sumber : epaper SM edisi JUMAT, 24 OKTOBER 2014